Infografis
Suara.com - Ahli komunikasi politik menyebut ucapan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, yang meminta izin Presiden Joko Widodo untuk bertempur melawan pihak yang coba menjatuhkan pemerintahan sangat tidak pantas dan tidak seharusnya disampaikan.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam sebuah potongan video yang tersebar luas, Benny terlihat berbicara dengan Presiden Jokowi dan meminta izin untuk bertempur melawan kelompok-kelompok oposisi yang melancarkan serangan.
Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan ucapan Benny tersebut dapat membuatnya dicopot dari jabatannya sebagai orang nomor satu di BP2MI.
"Video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani, yang meminta izin di depan Presiden Joko Widodo untuk bertempur melawan serangan lawan tentu sangat tidak layak," kata Jamiluddin, Kamis (1/12), dilansir dari Warta Ekonomi.
Ucapan Benny, katanya, memberikan kesan bahwa Indonesia merupakan negara otoriter di mana kekerasan masih digunakan untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat.
“Padahal Benny sekarang hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi. Penyelesaian berbagai persoalan seharusnya melalui dialog dan musyawarah," kata dia.
Oleh karena itu, Jamiluddin mengatakan sangat wajar jika presiden memutuskan untuk mencopot Benny dari jabatannaya sebagai kepala sebuah instansi pemerintah. Sebab, sosoknya dinilai tidak mewakili karakter pemimpin di era kini.
"Karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Orang seperti ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," kata dia.
Benny sebelumnya telah membela diri setelah menerima kritik keras atas pernyataannya.
Menurut Benny, pernyataan bahwa pihaknya siap tempur melawan pihak-pihak yang dianggap menjadi lawan dari Presiden Jokowi itu hanya menjadi sebuah pesan. Ia menekankan, pernyataannya tersebut merupakan dorongan bagi penegak hukum.
"Ya, itu hanya sebagai gambaran ilustrasi bahwa, pertama, kalau penegakan hukum tidak jalan, kegemasan dan kemarahan kita itu bisa dilakukan dengan cara tadi, masa kita tidak bisa turun ke jalan? Itu hanya pesan saja, tetapi yang kita dorong kuncinya penegakan hukum," kata Benny ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).
